Laporan Utama

Menatap Masa Depan Melalui Pemilukada

2011-10-11T20:18:00.001-07:00

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Salatiga tinggal beberapa bulan lagi. Tepatnya pada tanggal 8 Mei 2011 nanti warga Salatiga akan menentukan pilihannya guna memilih sosok pemimpin yang dianggap paling layak untuk memimpin Kota Salatiga. Sehingga acara yang bersejarah tersebut hendaknya didukung oleh segenap warga, mengingat begitu besar pengaruhnya pada keberlangsungan pembangunan yang tengah dilaksanakan di kota ini. Untuk kemajuan Salatiga warga seyogyanya menggunakan hati nuraninya memilih sosok ideal bagi Salatiga. Jangan sampai ada penyesalan ketika nanti telah terpilih pemimpin yang baru. Segenap warga Kota Salatiga juga harus semakin dewasa dalam berpolitik. Dalam hal ini pastilah ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Setiap elemen masyarakat harus siap dengan kedua kenyataan yang akan terjadi tersebut. Pihak yang terpilih jangan sampai bersikap arogan dan disisi lain pihak yang tidak terpilih harus dengan legawa mengakui kekalahan tersebut. Kemudian secara bersama-sama membangun Salatiga menjadi lebih baik. Jika kondisi seperti ini dapat tercipta tentunya Salatiga yang aman dan damai akan senantiasa terjaga dan berimbas pada proses pembangunan yang lebih lancar.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemilukada 2011 Ketua KPU Salatiga Suryanto, S.Pd menjelaskan bahwa saat ini KPU Salatiga sedang memproses DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Proses penetapan DPT telah dimulai sejak bulan November yang lalu dengan diawali penerimaan DP4 dari Disdukcapil hingga penetapan DPT pada tanggal 18 Maret 2011. Melalui proses yang panjang tersebut diharapkan dapat menjaring keseluruhan calon pemilih pada pemilukada 2011 nanti. Upaya –upaya sosialisasi kepada warga telah dilaksanakan, selain itu juga telah diumumkan kepada segenap warga baik melalui pengumuman di tingkat kelurahan hingga tingkat RT perihal daftar pemilih, dengan harapan semua warga telah mengetahui dan memastikan bahwa dirinya telah terdaftar. Dengan upaya tersebut maka tidak ada alasan bagi warga untuk mengatakan bahwa dirinya belum atau tidak didaftar. Mengingat hal tersebut, lanjut Suryanto, sangat dibutuhkan kesadaran dari warga bahwa mereka memang perlu untuk berpartisipasi dalam pemilukada nanti. Sehingga warga proaktif senantiasa melihat DPS yang telah dipasang di berbagai tempat yang telah ditetapkan. Karena apabila DPT telah ditetapkan maka tidak dapat dirubah lagi. Sehingga sebelum terlambat warga hendaknya proaktif mencermati DPS,DPTb apabila belum terdaftar segeralah untuk mendaftarkan diri.

Perihal pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota, KPU Salatiga melaksanakan pengumuman pendaftaran pasangan calon parpol atau gabungan parpol dan perseorangan pada tanggal 9 hingga 10 Februari 2011. Kemudian setelah itu serangkaian kegiatan akan dilalui oleh para paslon diantaranya yaitu pendaftaran paslon, pemeriksaan kesehatan oleh tim yang dibentuk oleh RSUD Salatiga bersama IDI, penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, perbaikan syarat calon hingga penetapan paslon yang memenuhi syarat pada tanggal 26 Maret 2011. KPU Salatiga tidak membatasi jumlah dari paslon yang mendaftar, semua warga yang memenuhi syarat dipersilahkan untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut. Adapun persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai paslon Walikota dan Wakil Walikota menurut Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 9 diantaranya yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran; sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Menurut Ketua KPU Salatiga, Suryanto, S.Pd, sejauh ini persiapan pelaksanaan pemilukada telah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Harapannya jadwal tersebut tetap dapat dipatuhi sehingga tidak perlu terjadi keterlambatan salah satu proses dari persiapan pemilukada. Karena keterlambatan dalam satu tahapan tertentu akan berimbas pada tahapan yang selanjutnya. Dan lebih jauh akan terjadi pembengkakan biaya. Sehingga dukungan yang baik yang telah diberikan oleh setiap warga diharapkan dapat terus berlanjut hingga proses pemilukada ini tuntas.

Selain dukungan maksimal dari segenap warga Salatiga tentunya kemampuan sumber daya manusia penyelenggara pemilukada juga menjadi perhatian penting bagi KPU Salatiga. Tanpa diimbangi kemampuan SDM yang baik niscaya pelaksanaan pemilukada dapat berjalan dengan baik. Untuk itu tahapan seleksi dibuat sedemikian rupa melalui tahapan seleksi administrasi hingga wawancara sehingga harapannya penyelenggara pemilukada 2011 ini cukup mumpuni dibidangnya masing-masing. Selain seleksi yang baik KPU juga menyelenggarakan berbagai sosialisasi dan bintek bagi para penyelenggara pemilukada. Sosialisasi dan bintek tersebut bahkan tidak hanya bagi para penyelenggara pemilu saja, namun juga menjangkau hingga tingkat RT dan RW terang Suryanto. Diantaranya yaitu bintek tentang pemutakhiran daftar pemilih dari tingkat RT/RW, PPS,PPK hingga PPDP. Adapun KPPS akan dibentuk pada tanggal 17 April 2011 lanjut Suryanto.

Dari serangkain persiapan yang telah dilakukan tidak dijumpai permasalahan yang berarti atau masih berjalan dengan lancar. Harapannya kondisi yang lancar dan kondusif tersebut dapat terus dipertahankan terutama pada masa kampanye hingga menjelang pencoblosan. Berbeda dengan pesta demokrasi pemilihan presiden dan anggota legislatif yang telah dilaksanakan, pada kedua pesta demokrasi tersebut warga menyalurkan suaranya dengan cara mencontreng pasangan atau wakil yang dipilih. Namun pada pelaksanaan pemilukada Salatiga 2011 ini warga akan melakukan pencoblosan seperti pesta demokrasi yang dahulu pernah dilaksanakan. Walaupun hanya mencoblos namun tetap dirasa perlu untuk melakukan sosialisai bagi seluruh warga Salatiga, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan yang bisa saja terjadi.

Selain berbagai persiapan yang telah dilakukan tidak terlupakan dari sisi logistik pemilu. Persiapan logistik akan dimulai pada tanggal 31 Maret hingga 21 April nanti. Adapun berbagai logistik yang masih bisa dipakai dari pemilu yang lalu akan tetap dipakai lagi diantaranya kotak suara, bilik suara, sebagian bantalan pencoblosan, maupun gembok yang masih tersimpan dengan baik dapat digunakan lagi.

Hal ini tentunya dapat menghemat biaya dari pelaksanaan pemilukada. Suryanto menjelaskan bahwa dari semua tahapan persiapan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik , maka KPU optimis bahwa jadwal pencoblosan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 8 Mei 2011 tidak akan pernah dirubah. Sehingga kepastian tersebut mengandung harapan bahwa pada tanggal tersebut segenap warga Salatiga benar-benar meluangkan waktunya untuk memilih sosok pemimpin yang tentunya dapat menentukan masa depan dari pembangunan di Kota Salatiga. Waktu pencoblosan tentunya tidak akan lama, namun hasil dan imbas yang diberikan akan sangat besar bagi proses pembangunan di Salatiga. Maka Suryanto mengajak kepada segenap warga Salatiga untuk bersam-sama menatap masa depan Kota Salatiga melalui pemilukada yang sebentar lagi akan dilaksanakan.(HB_pnj)

Panwas Pemilukada Tegas dan Rajin Sosialisasi

2011-10-11T20:17:00.001-07:00

Saat ini panwas sedang berkonsentrasi pada pengawasan tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih serta pengumuman DPS.

Pengawasan pada tahapan ini adalah memastikan DP4 dari pemerintah yang kemudian disusun menjadi DPS merupakan data yang sudah mendekati falid

sehingga mestinya tidak ada selisih yang banyak antara DP4 dan DPS nantinya.

Kata kunci dalam pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini

adalah memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih menurut ketentuan UU harus terdaftar sebagai pemilih.

Pemilih hanya didaftar satu kali sebagai pemilih dengan identitas kependudukan yang jelas, seperti nama, NIK, tempat tgl/bln dan tahun lahir, umur,

status perkawinan, alamat serta keterangan lainya.

Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2009 kembali menjadi Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Salatiga tahun 2011. Syaemuri S.Ag, Arsyad Wahyudi SH, dan Mashuri Ali Kasri S.Ag. Pelantikan yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, diharapkan mampu menciptakan pengawas pemilihan walikota dan wakil walikota yang tegas dan rajin memberikan sosialisasi kepada masyarakat salatiga.

Selain itu, Panwas Pemilukada hendaknya melakukan pengawasan preventif atau pencegahan. Hal itu agar tidak terjadi pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada, baik pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana.

Hal itu sesuai dengan permintaan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini saat ke Salatiga guna memberikan pembekalan bagi Panwas Kota dan Panwas Kecamatan se Kota Salatiga di kantor Panwas yang ada di Wisma Mawar-Melati, Kompleks SMA 3 di Jalan RA Kartini, Sidorejo.

“Penting bagi panwas, baik di tingkat kota maupun kecamatan untuk bisa melakukan sosialisasi dan pengawasan preventif agar tidak terjadi pelanggaran. Baik yang dilakukan tim sukses pasangan atau masyarakat," kata Nur Hidayat Sadini.

Selain itu, masih menurut Nur Hidayat, meski mengedepankan pengawasan preventif yang bersifat mencegah, Panwas Pilwalkot harus bertindak tegas bila telah terjadi pelanggaran. “Bila memang laporan itu benar serta ada saksi dan barang bukti serta laporannya tidak melebihi hari yang ditentukan, hendaknya diproses sesuai ketentuan hukum yang ada” tegasnya.

Berkaitan dengan pemasangan alat peraga/baliho bakal calon yang sekarang sudah marak terpasang, panwas beranggapan itu merupakan bagian dari sosialisasi diri bakal calon walkot, dan masih menjadi ranah pemerintah kota yang berkenaan dengan pajak/retribusi dan aturan pemasangan lainya yang ditetapkan dalam perda.

Menurut Ketua Panwas, Syaemuri, S.Ag, ranah panwas adalah apabila bakal calon tersebut sudah resmi mendaftar dan ditetapkan KPU sebagai pasangan calon walkot. “Sekalipun begitu Panwas berharap pada pemerintah kota agar masalah pemasangan baliho saat ini segera ditegakan aturanya, umpama kalau tidak bayar retribusi/pajak harus diberi sanksi diturunkan, ya harus tegas, agar pada saat masa penetapan calon nanti persoalan pemasangan baliho tidak menjadi persoalan baru” katanya.

Sejauh ini, konsentrasi Panwas adalah meneliti atau mencermati DPS (daftar pemilih sementara) yang diumumkan PPS (panitia pemungutan suara). Masih menurut Ketua Panwas saat ditemui di Sekretariat Panwas Pilwakot di Wisma Mawar-Melati, Kompleks SMA 3, Jalan Kartini, Sidorejo mengatakan, KPU harus dapat memastikan bahwa tidak akan ada pemilih yang terdaftar sebagai pemilih ganda karena memiliki alamat di Salatiga lebih dari satu. Pihaknya akan terus mengawasi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU beserta perangkat yang ada di bawahnya.

Untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pemutakhiran KPU didorong untuk menggunakan RT/RW sebagai petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP), karena di yakini ketua RT/RW mengetahui secara pasti siapa dan dimana warganya, mestinya persoalan daftar pemilih KPU harus serius melaksanakan ini mengingat pengalaman pada saat Pileg Pilpres DPS-DPT sangat bermasalah.

Ketika disinggung mengenai duplikasi anggaran mengingat pemkot juga melaksanakan pendataan penduduk yang juga dibiayai Negara, syaemuri berpendapat hal itu bisa disiasati, kalau pemerintah kota pada saat pendataan penduduk kan menggunakan RT/RW sebagai lembaga, nah KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih ini mengambil RT/RW sebagai person bukan atas nama lembaga, sehingga LPJ keuangan bisa berbeda. “mestinya KPU juga memberikan Bintek yang cukup kepada PPDP, petugas data entri yang professional, dan peralatan yang canggih sehingga menghasilkan daftar pemilih yang akurat”. katanya. “Namun demikian daftar pemilih sangat tergantung keseriusan dari Pemerintah sebagai penyedian data, KPU sebagai pengolah data penyelenggara dan masyarakat sebagai subyek data” tambahnya.

Dalam rangka pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, Panwas Pemilukada kota salatiga sudah melaksanakan Bintek kepada jajaran Panwascam. “Kami telah melaksanakan bintek untuk jajaran Panwascam dengan materi pedoman tata cara penyusunan daftar pemilih, tata aturan tentang penyusunan daftar pemilih, setrategi pengawasan dan investigasi penyusunan daftar pemilih serta pelaporan pelanggaran penyusunan daftar pemilih” ujar Syaemuri.(HB_bdi)

Sudahkah Anda Terdaftar Dalam Pemilih Pemilukada

2011-10-11T20:14:00.000-07:00

Gaung pemilukada di Kota Salatiga sudah terasa semarak , ditandai dengan munculnya foto-foto di baliho, poster dan sepanduk mewarnai setiap sudut jalan , slogan-slogan dari para kandidat di penjuru kampung dan sudut-sudut kota jauh sebelum tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dimulai. Hal ini menunjukkan adanya semangat partisipasi masyarakat Kota Salatiga dalam kesiapannya menyambut penyelenggaraan Pemilu walikota dan Wakil Walikota Salatiga atau sering disebut dengan pemilukada.

Berikut wawancara reporter Majalah Hatiberiman dengan SR Hidayah selaku anggota KPU Kota Salatiga, Div.Sos. Humas & Data.

Apa yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu?

KPU Kota Salatiga sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dengan persiapan, penyusunan regulasi, penyusunan dan penetapan tahapan, program dan jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor: 01/Kpts/ KPU- Kota SLG-012329537, dan pedoman teknis-pedoman teknis yang mengatur penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

Apa saja tahapan persiapan KPU?

Tahapan persiapan KPU Kota Salatiga telah melaksanakan banyak kegiatan terutama sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, hal itu diharapkan agar masyarakat mendapatkan informasi seawal mungkin. Tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak kegiatan sosialisasi tidak dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kota Salatiga, oleh sebab itu KPU Kota Salatiga dengan segala keterbatasannya membuka peluang kerjasama dan melakukan kegiatan secara sinergis dengan kelompok masyarakat, lembaga dan pemerintah.

Berapa waktu yang dibutuhkan dalam pemutakhiran data?

Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu panjang kurang lebih selama 4 bulan ( Des 2010 – Maret 2011), hal ini dimaksudkan agar supaya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat, valid dan komprehensif. Dimulai sejak proses awal dari DP4 (daftar Penduduk potensial pemilih) yang diterima KPU Kota Salatiga dari pemerintah Kota Salatiga ( dalam hal ini Disdukcapil) tanggal 8 Nopember 2010 yang lalu, KPU Kota Salatiga mulai melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih.

Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih PPS membentuk Petugas Pemutakhiran Data dan Data Daftar Pemilih (PPDP) yang melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian ( Coklit) dari bahan DPS menjadi DPS ( Daftar Pemilih Sementara) disesuaikan dengan rencana jumlah TPS( Tempat Pemungutan Suara) di masing-masing wilayah kelurahan.

Apa kegunaan PPS melakukan pemutakhiran daftar pemilih?

Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan PPS dalam rangka menyusun: DPS ( Daftar pemilih Sementara), DPTb ( Daftar pemilih Tambahan) dan DPT ( Daftar Pemilih Tetap).

Apa saja ketentuan dalam penyusunan daftar pemilih?

Pemutakhiran Daftar Pemilih dimaksud di atas dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih dengan ketentuan: pertama, telah memenuhi syarat usia, yaitu 17 tahun sampai dengan hari pemungutan suara Pemilu walikota dan Wakil walikota Salatiga Tahun 2011, belum genap usia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin. Kedua, perubahan status anggota TNI dan Kepolisaian Negara rep. Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya.

Ketiga, tidak terdaftar dalam DP4 atau daftar Pemilu terakhir, keempat, telah meninggal dunia, kelima, pindah domisili atau tidak berdomisili di kelurahan tersebut. Keenam, yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda, ketujuh, perbaikan penulisan identitas serta kedelapan, yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Apa saja ketentuan yang memperbolehkan warga bisa memilih?

Bagi warga Kota Salatiga yang memiliki hak pilih harus terdaftar dalam daftar Pemilih, dengan ketentuan : pertama, sudah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun pada hari pemungutan suara Pemilu walikota dan wakil walikota Salatiga atau pada tanggal 8 Mei 2011 atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Kedua, selanjutnya untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Ketiga, untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat: nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bagi mereka yang memenuhi ketentuan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Dan ketiga, berupa ketentuan lainnya yaitu pertama, seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih, dan kedua, apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih sesuai dengan alamat yang tertera dalam identitas kependudukan (KTP) .

Bagaimana kalau belum tercantum di DPS?

Setelah DPS ditetapkan dan diumumkan selama 21( dua puluh satu) hari , masih terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat belum /tidak tercantum dalam daftar pemilih sementara ( DPS) maka dapat didaftar sebagai pemilih tambahan melalui kegiatan perbaikan. Dalam jangka waktu pengumuman pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama/identitas lainnya kepada PPS.

Bagaimna seharusnya upaya pemilih tambahan yang belum terdaftar?

Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud di atas secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan atau melalui RT/RW. Pencatatan daftar pemilih tambahan dilaksanakan paling lama 3 ( tiga) hari ( 4-6 Februari 2011) terhitung sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan pemilih yang sudah didaftar diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih ( Form.model A3.3-KWK.KPU)

Dalam jangka waktu pengumuman DPTb ( daftar pemilih tambahan) dapat mengajukan usul perubahan/perbaikan hanya dalam hal penulisan nama dan identitas lainnya.

Kapan DPT ( Daftar Pemilih Tetap) ditetapkan?

Daftar pemilih sementara ( DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar pemilih Tetap ( DPT) dan di syahkan oleh PPS ( 18 Maret 2011). PPS mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 ( tiga) hari sejak DPT diumumkan ( 18 s/d 20 Maret 2011).

Dalam jangka waktu pengumuman apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam bahan DPS,di DPS dan/atau di DPTb tetapi tidak tercantum dalam DPT , atau memiliki KTP Kota Salatiga dan aktif melaporkan kepada PPS sampai dengan sebelum ditetapkan DPT, maka PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam daftar Pemilih Tetap ( DPT) dengan ketentuan pemilih yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih.

Kapan Rekapitulasi DPT dilaksanakan?

Pertama, rekapitulasi Tingkat PPK. DPT yang diterima PPK dari PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya, PPK melakukan jumlah rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing kelurahan di wilayah kerjanya dalam rapat pleno PPK yang dihadiri PPS, Panwaslu Kecamatan dan Tim kampanye tingkat kecamatan ( kalau ada) pada tanggal 22 Maret 2011 dengan meggunakan formulir Model A5-KWK.KPU yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan data simpan elektronil (CD).

Kedua, rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Salatiga terdiri dari pertama, KPU Kota Salatiga menyusun dan menetapkan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang terinci tiap kecamatan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Salatiga, dan Tim Kampanye Pasangan calon tingkat Kota Salatiga pada tanggal 26 Maret 2011 dengan menggunakan form.A6-KWK.KPU.

Kedua, formulir tersebut digunakan sebagai lampiran Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Salatiga.(HB_lux)

OPINI : VOL. 04/03/2010

2010-07-26T17:24:00.000-07:00

Menjadi Kota Residensial Tanpa Menghapus Kenangan Tempoe Doeloe

Bulan Juli ini Kota Salatiga memasuki usia ke-1.260 tahun. Dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia, boleh dikatakan Salatiga masuk dalam jajaran kota tertua dan sangat uzur. Penetapan Salatiga berdiri pada 1.260 tahun lalu tersebut, berdasarkan hasil penelitian sejumlah pakar sejarah, yang kemudian ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota.

Muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah dalam usia tersebut perkembangan kota telah memasuki tahap modern dibandingkan dengan kota-kota lainnya? Lalu apakah perkembangan dinamika kehidupan bermasyarakat dan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam usia uzur itu, telah memberikan kesejahtaraan bagi warganya? Serta pertanyaan-pertayaan lainnya, yang berkaitan dengan kesejahteraan warga kota.

Memulai tulisan ini, saya langsung teringat ketika berdiskusi dengan seorang teman yang juga senior, beberapa waktu lalu. Tergambar Salatiga ke depan, tidak akan beda dengan kota-kota di sekitar Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, dan lainnya. Kota Salatiga dan wilayah sekitarnya akan menjadi kota residensial. Ya, sebagai kota tempat tinggal, di mana masyarakatnya bekerja dan berusaha di Kota Semarang atau Solo. Dengan akses jalur tol yang akan melintas di Salatiga, maka perjalanan Salatiga-Semarang-Solo tidak akan lebih dari 30 menit. Berbeda dengan prediksi orang sebelumnya, bahwa Salatiga akan menjadi kota mati akibat jalan tol. Kendaraan yang biasa lewat di kota itu beralih lewat jalan tol.

Sebagai kota residensial, daerah ini akan dipenuhi komplek pemukiman penduduk. Namun jangan kaget, dengan konsep tersebut justru akan menumbuhkan perekonomian. Karena pemerintah dan masyarakat harus memenuhi kebutuhan warga residensial itu. Kebutuhan itu seperti pasar, pusat perbelanjaan, rumah makan, pusat kuliner rakyat, sarana hiburan, pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), kesehatan (rumah sakit), fasilitas publik, dan fasilitas lainnya. Itu sejalan bila melihat kondisi Salatiga yang tidak lagi memiliki sumber daya alam, yang dapat dijual. Sehingga hanya dapat berkembang dengan logika bisnis, yakni penyediaan perdagangan dan jasa.

Residensial, memberikan kesempatan siapa saja menciptakan dan mengembangkan semua kebutuhan masyarakat itu. Tentunya para kreator itu, tidak harus pemodal besar, masyarakat bermodal kecil pun, tetap dapat memulainya. Mereka dapat menciptakan pusat-pusat jajanan tradisional, hiburan bagi masyarakat residensial, dan kreasi lainnya yang menguntungkan. Jangan khawatir enting-enting gepuk, wedang ronde, keripik paru, getuk ketek dan getuk lainnya, serta jajanan khas lainnya, tetap akan diburu.

Itulah potensi ekonomi yang mungkin dapat dikembangkan. Apabila dikelola dengan baik, akan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD itu harus dikelola dengan baik, sebagai sarana menghidupkan perekonomian lainnya. Apakah konsep residensial itu dapat diterima atau tidak? Jangan kaget, bila nantinya konsep ini dipakai para investor untuk memulai bisnisnya. Wilayah kabupaten tetangga, terlihat sudah memulainya.

Kenangan Lalu
Terkait perkembangan dan pembangunan di Kota Salatiga, tidak tepat rasanya bila kita menilai kota ini berdasarkan catatan kekurangan dan kelebihan diri sendiri (warga kota). Alangkah bijaknya bila orang luar yang menilai, atau setidaknya orang Salatiga yang kini tidak lagi tinggal di kota ini, tetapi masih kerap pulang kampung mengenang masa lalu.

Pertengahan Mei 2010 lalu, penulis menjumpai keluarga besar Roy Marthen, yang mudik pulang kampung melakukan pertemuan keluarga. Roy bersama tiga saudaranya Chris Salam, Eric, dan Rony, berdiskusi tidak lepas dari perkembangan Kota Salatiga saat ini. Mereka mengaku benar-benar merasakan perubahan Salatiga dalam beberapa kurun waktu ini.

Roy mengungkapkan perubahan yang terlihat nyata adalah penerapan jalur searah Jalan Jenderal Sudirman. Diakuinya itu merupakan penataan yang sangat baik. Tetapi dia memberikan masukan soal perubahaan tata parkir dan penataan PKL, agar lebih indah. Serta jalan yang dibuat lebih mulus lagi.

Chris justru mengungkapkan, pembangunan tidak hanya fisiknya saja, namun juga dilihat kondisi psikis masyarakat. Apakah hidup masyarakat sekarang lebih enak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Rakyat punya pekerjaan atau tidak? Mereka dapat hidup layak atau tidak? Menurutnya, pemerintah harus melihat beberapa sisi, salah satunya sisi kehidupan riil masyarakat itu. Siapa saja pemimpin atau Wali Kota Kota Salatiga harus mampu melihat langsung kondisi riil kehidupan dasar rakyatnya.

Bila kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi, maka sudah pasti taraf hidup akan meningkat. Chris mengibaratkan percuma pembangunan dilakukan muluk-muluk, sementara pembangunan moril rakyat tidak dipikirkan. Terlontar ucapan dari pengacara itu, percuma membangun mal dan pasar yang besar, tetapi tidak ada masyarakat yang berbelanja, karena tidak punya pekerjaan dan uang.

Terlepas, permasalahan itu, terungkap banyak warga Salatiga di perantauan yang rindu dengan Salatiga tempoe doeloe yang diibaratkan Paris van Java. Salatiga dikenang karena memiliki bangunan tua peninggalan Belanda. Hawa kota yang terkenal sejuk, pohon-pohon yang rindang, berbagai pilihan kuliner (jajanan) yang memanjakan lidah, serta kenangan-kenangan lainnya.

Pembangunan tidak harus berarti menghilangkan kesan-kesan ciri khas Salatiga kota kuno yang indah. Kita dapat mencontoh pembangunan yang terjadi di beberapa kota yang memiliki ciri tidak berbeda dengan Salatiga, seperti Kota Bandung atau Kota Magelang. Orang datang dan ingin berkunjung ke tempat itu, karena ada daya tarik kenangan lalu yang ingin dinikmati kembali. (-)

*)Penulis adalah Wartawan Harian
Suara Merdeka bertugas di Kota Salatiga
dan sekitarnya.

Laporan Utama I: VOL. 04/03/2010

2010-07-20T17:52:00.000-07:00

Laporan Utama : Salatiga Ditetapkan Sebagai Daerah Otonom

Perkem-bangan keraja-an Mataram Hindu yang berpusat di Medang ri Poh Pitu menimbulkan keprihatinan raja Sanjaya. Di samping perkem-bangan kehidupan spiritual pemeluk agama Hindu dan Budha yang menggembirakan, masalah bencana alam yang selalu ditimbulkan oleh gunung-gunung berapi akhirnya dibetulkan "team pencari daerah baru" yang bebas bencana.

Team ini dipimpin oleh salah satu putra raja yang berkedudukan sebagai Rakryan Mahamantri I Halu dibantu oleh beberapa pejabat tingkat pusat yang membidangi pemerintahan, upapatti (pejabat yang memimpin upacara penetapan simal wilayah, ahli sastra, pertahanan, pertanian, rsi/ tokoh agama dan seniman pembuat candi.

Sasaran wilayah yang dituju adalah sebelah timur garis UMM (Gunung Ungaran, Gunung. Merbabu, dan Gunung. Merapi). Team peneliti akhirnya memutuskan bahwa wilayah tersebut tidak memenuhi syarat bila dijadikan pusat pemerintahan/ kraton, dengan alasan tanah berbukit kurang cocok untuk pertanian, tidak ada sungai besar sehingga kurang menguntungkan pertahanan. Dan akhirnya team memutuskan wilayah tersebut sangat cocok untuk kepentingan agama. Dalam prasasti Plumpungan wilayah sebelah timur UMM disahkan sebagai sebuah perdikan disebut "hampragraman trigramya mahitam.*

Prof. DR. Raden Ngabehi Poerbotjaroko (ahli Bahasa Jawa Kuno) menjelaskan bahwa kata: 1. hampra merupakan daerah yang banyak ditumbuhi pohon bamboo; 2. trigramya = trigostya = trisaba = /rif a/a. Sesuai dengan kaidah tatabahasa Indonesia, maka kata trisala,= Qalatri = Salatiga. Kapan perdikan Salatiga tersebut diresmikan? Pada prasasti Plumpungan peresmian perdikan Trisala tertulis: Cakakalatita 672/4/31, Sukrawara maddhyaham //0//” Prof DR. Louse-Charles Damais dalam buku Etudes D'Epigraphie Indonesienne yang pernah dipublikasikan oleh D 'WF. Stutterheim (Direktur Kantor Archeologi Hindia Belanda) menghitung ke tahun Masehi menjadi: ”Hari Jumat tengah hari, tanggal 24 Juli, tahun 750 Masehi”

Sedangkan masalah pendidikan khususnya di Kota Salatiga, mulai dari zaman Pro Hindu/Budha dan zaman Hindu//Budha memiliki tahapan-tahapan khusus. Pada zaman Pro Hindu/Budha; Sebelum masuknya budaya Hindu-Budha ke Indonesia, peran seorang dukun dan undhagi sangat penting peranannya dalam pendidikan. Kedudukan seorang dukun yang mampu berhubungan dengan roh nenek moyang dan seorang undhagi yang pandai membuat peralatan/ senjata sangat dihormati dalam masyarakat. Kedudukan mereka bahkan disejajarkan dengan kepala suku, panutan dan guru. Kelompok dukun dan undhagi mendidik masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Zaman Hindu–Budha; Berdasarkan penemuan-penemuan situs kepurbakalaan yang tersebar di beberapa wilayah khususnya di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kedudukan dukun dan undhagi telah digeser oleh peran seorang brahmana. Dalam naskah Kitab Sarasamuccaya 61:4 tertulis kalimat "ri sedeng nira n brahmacari, gurukulawesi kinenan sira diksabrata sangskarta" (Ketika ia sedang menjadi murid/ brahmacari, tinggal di rumah guru/ kulawesi, mereka disebut cantrik/diksabrata sangskarta). Murid/ brahmacari tinggal bersama guru di suatu asrama/ pertapaan. Kegiatan belajar mengajar tidak terbatas waktunya. Murid/ cantrik selain berkewajiban belajar, ia harus membantu gurunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selama mengikuti pendidikan/ nyantrik di pertapaan seorang murid/ sisya wajib memahami 2 (dua) macam aturan, yaitu: a) Siksa sisyakrama, yaitu berisi tentang aturan bagaimana tingkah laku seorang murid/ sisya; b) Gurususrusa, yaitu mengatur tentang bagaimana seharusnya berbakti kepada guru.

Sedangkan tugas seorang guru/ brahmana meliputi berbagai tugas dan kewajiban, antara lain: : a) Mangajya, yaitu memberi pelajaran berbagai Umum pengetahuan; b) Mayadjna, yaitu membimbing siswa/ sisya tentang peraturan membuat persajian dalam upacara tertentu; c) Mawehadana punya pengetahuan tentang pemberian sedekah, air kehidupan/ amrta, serta amaraha/menegur.

Ketiga mata pelajaran tersebut diatas dilakukan oleh guru beserta pembantu-pembantunya. "Sang brahmacarin, sang bhujangga siswa sogata, sakweh sang angulah l.ts kapandiditan (Kitab Slokantara 14:15).".

Jaman Hindu-Budha pendidikan hanya mengenal 4 (empat) tingkatan yaitu : a) Tahapan Brahmacari, nyantrik di pertapaan; b) Tahapan grhastha, pendidikan ke rumah-tanggaan; c) Tahapan wanaprastha, pendidikan untuk hidup menyendiri di hutan; d) Tahapan Bhiksuka, melatih mensucikan diri dan menjauhkan dari kehidupan duniawi.

Jaman Hindu-Budha sarana prasarana dan kurikulum pendidikan di perdikan digambarkan dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular Tak Tertandingi 4:19 sebagai berikut:

Tahapan nyantrik; Tempat berlangsungnya proses pendidikan/ belajar mengajar disebut dengan istilah widyagocaraateupatapan. Widyagocara ini dikelilingi dengan berbagai pepohonan, berpagar, memiliki gapura serta terdapat pohon beringin yang rindah yang dipergunakan sebagai . tempat cantrik/ brahmacari/ sisya bermain. Patapan/ widyagora juga dilengkapi dengan berbagai bangunan yang disebut patani jamurl berbentuk jamur yang dipergunakan untuk belajar menari dan membaca kidung.

Tahapan grhastha; Dalam bab 38:15, proses belajar mengajar tahapan pendidikan grhastha disebut dengan istilah hadewaguryan yaitu suatu tempat yang terletak di kaki gunung, jauh terpencil di tengah hutan dan dihuni oleh keluarga dwija dan wanita-wanita suci. Lebih lanjut digambarkan bahwa kadewagurwan biasanya dekat dengan sungai besar, memiliki gapura yang menjulang tinggi, berwarna putih bersih dan temboknya dibuat dari tanah berbentuk lingkaran. Kadewagurwan selalu ditumbuhi oleh pohon tanjung, cempaka, bana dan nagakusuma yang selalu mengeluarkan bau harum.

Tahapan wanaprastha; Dalam kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca (32:2a) dijelaskan secararinci tentang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk tingkatan wanaprastha. Tempat ini dipergunakan oleh para brahmana untuk melatih olah batin sekaligus dipergunakan sebagai tempat tinggal seorang rsi. Wanasrama dipimpin oleh dewaguru yang disebut siddhapandita/ yang disebut sang muniswaral sang mahrsi. Digambarkan lebih lanjut bahwa wanasrama biasanya terletak di tengah hutan lebat dan di tepi jurang yang dalam. Sedangkan bagi murid diatur berdasarkan tingkat kemampuan dan jenis kelamin. Tempat wanasrama diatur secara bertingkat dengan tempat paling tinggi dipergunakan sebagai tempat tinggal sang maharsi/ dewaguru.

Bagian di bawahnya ditempati oleh kelompok pendeta laki-laki yang diatur sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu tingkat manguyu, tapaswi, dan kaki. Pendeta-pendeta perempuan dipisahkan antara kelompok ubwan, topi dan endang. Materi kurikulum yang diberikan oleh sang maharsi antara lain tentang kebenaran/ yathabhuta, tingkah laku/ siksa sisyakrama, nilai-nilai kebajikan/astitisilakrama. Bakti kepada guru/ guru susrusa, helakuan terpuji/ susilasthiti serta, pelajaran memahami kesusastraan/ wruh ing kawi.

Tahapan bhiksuka; Pendidikan tingkat bhiksuka ini hanya diperuntukkan bagi lulusan tingkat wanaprastha yang berani meninggalkan keluarga dan keduniawian, hidup menyendiri di tengah hutan.

Demikianlah tinjauan Drs. Slamet Rahardjo yang menunjukkan kepada kita bahwa semasa berstatus Perdikan hampragraman trigramya, kehidupan masyarakat telah mengenal pendidikan dengan baik, teratur, terstruktur, toleransi serta terarah. Tujuan kehidupan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang diarahkan dengan sesanthi yang ditinggalkan, yaitu: "Crir astu, swasti prajabbyah" Semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian.(Drs. Slamet Rahardjo)

Laporan Utama II : VOL. 04/03/2010

2010-07-20T17:41:00.000-07:00

Laporan Utama : Perjalanan Sejarah Perdikan Salatiga

Salatiga harus merasa beruntung karena memiliki banyak sekali peninggalan kuno yang dapat dipergunakan merunut perjalanan sejarah daerah-daerahnya, Peninggalan-peninggalan kuno beraneka ragam bentuknya dan sebagian besar masih dapat dijumpai di Kota Salatiga dan sekitamya, meskipun tidak lengkap/ rusak bahkan hilang. Bentuk peninggalan-peninggalan kuno yang diketemukan di Salatiga ada yang berupa prasasti, monumen, patung, candi, artefak dan bangunan kuno. Hasil penelahan secara analistis/ teoritis dapat diketahui sejarah perjalanan panjang daerah tersebut.

Berdasarkan tinjauan Drs. Slamet Rahardjo, pada pertengahan abad ke 17 daerah perdikan Salatiga muncul dalam berita perjalanan utusan VOC ke Mataram Kartosuro yang bernama Van Goens. Berita tersebut kemudian diikuti route perjalanan Kapten Francois Tack pada tanggal 4 Februari 1686 yang harus lewat menyisiri Rawapening, Banyu Putih, Tingkir agar sampai ke Mataram Kartosuro untuk melaksanakan tugas memadamkan pemberontakan Untung Suropati (De Graaf 1989:54-55). Sedangkan perjalanan sejarah perdikan Salatiga sejak diresmikan dan hampir 900 tahun tidak terdeteksi kegiatan dan perkembangannya.

Timbul pertanyaan dalam hati kita : "Kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan oleh daerah perdikan Salatiga selama itu?" Sesuai dengan tugas dan fungsi sebuah perdikan yang dibebaskan dari segala tanggung jawab terhadap pusat pemerintahan di Mataram Hindu, maka pengaturan kehidupan ditentukan oleh masyarakat setempat yang meliputi Bidang Politik Pemerintahan, Ekonomi, maupun Sosial Budaya.

Bidang Politik Pemerintahan

Pusat pemerintahan perdikan dipimpin oleh Kepala Desa yang disebut Tuha wanua. Pejabat tuhawanua biasanya dipilih dari warga tertua yang dihormati. Dalam menjalankan tugas sehari-hari seorang tuhawanua dibantu oleh beberapa orang Rama Magnan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah kegiatan masyarakat. Dalam prasasti-prasasti yang diketemukan semasa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura disebutkan bahwa tiap-tiap daerah pemerintahan terdapat kurang lebih 30 (tigapuluh) orang jabatan Rama Magnan.

Lebih lanjut diutarakan bahwa setiap Rama Magnan di suatu desa dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari Kelompok Rainanta, yang terdiri dari orang tua dan ibu-ibu; Kelompok Kara dan Wereh-wereh, yang terdiri muda-mudi; dan kelompok Wadwa Rarai yaitu kelompok anak-anak. (Prof. DR. Edi Sedyawati 1993:28-30)

Bidang Ekonomi

Prasasti-prasasti kuno selalu berisi tentang pendirian bangunan suci dan penetapan suatu daerah sebagai simbul perdikan, dan keduanya selalu dikaitkan dengan kehidupan keagamaan. Namun sesungguhnya kedua isi prasasti tersebut di atas juga sekaligus mencerminkan orientasi ekonomi.

Wilayah Jawa Tengah sejak abad ke 7 hingga pertengahan abad ke 10 ditandai oleh aktivitas yang luar biasa dalam pembangunan monumen-monumen keagamaan baik yang bersifat Hindu maupun Buddha. Pembangunan monumen keagamaan di atas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok (Soekmono 1979:475-8).

Pembangunan sejumlah besar arsitektur monumental dalam waktu relatif singkat di daerah tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja yang luar biasa banyak serta biaya tinggi. Waktu pembuatanpun relatif lama, sehingga tugas penggarapan sawah tertinggalkan. Kehidupan masyarakat pertanda tidak mungkin mendukung untuk pembangunan monumen-monumen raksasa, sehingga sangat memungkinkan usaha-usaha mencari daerah baru di sebelah timur garis UMM karena kehancuran ekonomi, selain bencana alam. "The final conclusion, then, is that central Javanese royalculture was destroyed by its own temples " (Schrieke 1957:301).

Pejabat-pejabat pemerintahan perdikanpun dipusatkan pada kehidupan keagamaan, sedangkan ekonomi dilakukan oleh masyarakat bawah/ kelompok tani. Lebih-lebih perdikan Salatiga tidak terletak di pantai, sehingga perdagangan dan pelayaran sulit untuk dilakukan.

Berita Negarakertagama secara implisit menggambarkan bahwa kelompok pedagang asing tidak diperkenankan untuk tinggal di pusat kerajaan/ pemerintahan tetapi harus di luar dan terutama di daerah pelabuhan, sehingga sistem barter sulit dilakukan pedagang lokal (Pigeud 1960, naskah 198).

Bidang Sosial Budaya

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa penguasa Mataram Hindu berasal dari eksodan-eksodan dari Hindia karena terjadi penyerangan bangsa Aria. Tidak mustahil bila terbukti hampir sebagian besar peninggalan-peninggalan arkeologis di Jawa Tengah dipengaruhi oleh budaya Amarawati India Selatan dan budaya Gandhara India Utara. Budaya bawaan dari Hindia di atas mendominasi pola kehidupan sosial budaya masyarakat perdikan Salatiga, yang meliputi keagamaan dan pendidikan.

Sesuai amanat penentuan misi perdikan Salatiga demi perkembangan kehidupan keagamaan, maka tidak mengherankan bila rekam jejak kehidupan masyarakat perdikan dipusatkan untuk keperluan tersebut. Di wilayah perdikan banyak diketemukan berbagai bentuk peninggalan kuno, diantaranya:

Bangunan Lingga-Yoni; Sistem pemujaan terhadap dewa dalam agama Hindu dapat berupa candi, patung, dewa, patung kendaraan, artefak ataupun bangunan yang disebut Lingga-Yoni. Pemujaan terhadap Lingga-Yoni sebagai bentuk lain pemujaan terhadap Dewa Siwa/ lambang kesuburan. Lingga-Yoni merupakan lambang kesatuan antara purusa dan paerity. Dan perlu untuk diketahui bahwa istilah purusa berarti : wong lanang/ pelanangan, kuwasa, kekendelan. Sedangkan paerity bermakna : wong wadon, nrima/ lembah manah. Sangat disayangkan bahwa bangunan kuno yang diketemukan telah kehilangan lingga dan tinggal yoni/ lumpang batu. Hilangnya lingga dapat dimaknai bahwa kita telah kehilangan kejantanan/ keberanian/ selalu ragu-ragu. Dan salah satu yoni yang diketemukan di perdikan Salatiga adalah tidak berbentuk lumpang batu tetapi berbentuk bunga padma/teratai. Pada hal bunga teratai merupakan simbol agama Buddha. (S. Prawiroatmodjo, 1987:398).

Patung Andhini; Patung Andhini / lembu jantan merupakan wahana/ kendaraan Dewa Ciwa. Pemujaan terhadap Andhini sebagai bentuk lain pemujaan terhadap Dewa Ciwa.

Candhi; Di wilayah perdikan Salatiga sebelah timur UMM, masih diketemukan 2 (dua) buah bangunan candi, yaitu: Candi Ngempon dan Petirtaan Bergas Karangjati serta Candi Lumpang di sebelah timur Klero Tengaran. Bahkan ada dugaan bila masih banyak candi yang belum diketemukan atau telah rusak. Hal ini bisa terjadi bila dihubungkan dengan keberadaan tempat/ desa yang bernama Kemiri Candi, Candi Gesi, Candhen,

Artefak Kaki Bima; Imaginasi masyarakat umum membayangkan bahwa Sang Bima/ Werkudara memiliki tapak kaki besar. Pada hal peninggalan kuno yang berbentuk artefak kaki merupakan penyembahan kepada Dewa Wisnu/ Penyelamat dunia. Tahun 1961 penulis masih menemukan 3 (tiga) buah artefak kaki Bina di pemandian Kalitaman, Gundhuk Bugel dan di desa Randhu Acir Kecamatan Argomulyo. Namun dari ke tiga artefak tersebut tinggal sebuah yang berada di Randu Acir, sedangkan sisanya sudah dihancurkan demi pembangunan.

Artefak Kaki Bima yang di Randu Acir sudah ditimbun tanah dan dijadikan sawah. Alasan yang dipakai karena dipergunakan oleh pecandu buntutan dari berbagai daerah untuk mendapatkan nomor jitu.

Patung Hamsa/Angsa; Dalam mitologi agama Hindu, patung Angsa merupakan ganti persembahan kepada Dewa Brahma. Patung ini sampai tahun 1975 masih terletak di sebelah barat SPG Kristen Ledok Tegalrejo.

Prasasti Tajuk Getasan Kopeng; Prasasti ini diketemukan oleh Ki Adi Samidil Mantan Kasi Kebudayaan Salatiga, Bp. Tri Purnoto / seniman dibantu oleh Bpk. Gunadi Lurah Cebongan Tingkir almarhum pada tahun 1976. Benda-benda lain kecuali prasasti adalah daun lontar dan patung kelamin pria dan wanita sebagai lambang kesuburan. Patung ini merupakan patung vulgar dari Lingga-Yoni. (Bandingkan dengan bentuk di Candhi Sukuh Kabupaten Karanganyar).

Berdasarkan pembacaan yang dilakukan oleh Prof. DR. Buchari prasasti menunjukkan dibuat abad ke 9. Sedangkan isinya tentang kehidupan masyarakat Hindu. Benda-benda ini pernah dipamerkan pada Dies Natalis UKSW tahun 1977. Benda-benda penting tersebut sudah diamankan oleh BP3 Pusat di Jakarta. Peninggalan di atas di samping sebagai sarana peribadatan, ternyata memiliki nilai seni yang tinggi. Ketelitian proporsi bentuk, kerumitan dan keindahan bangunan tidak mungkin dikerjakan secara sembarangan. Seniman yang ditugasi pasti paham/ menguasai kaidah-kaidah benda yang dibangun/ dikerjakan dan memiliki sense of art tinggi. Keahlian membuat patung dan Bong Cina di Blotongan Salatiga kemungkinan memiliki bakat keturunan dari seniman patung/ pembuat candi jaman dahulu.(Drs. Slamet Rahardjo)

Laporan Utama III : VOL. 04/03/2010

2010-07-20T17:27:00.000-07:00

Laporan Utama : Perlu Dilestarikan Aset dan Warisan Luhur Budaya

Salatiga merupakan kota yang termasuk sebagai salah satu Kota Pusaka di Indonesia. Sebuah kota yang memiliki aset dan warisan luhur budaya yang harus tetap dilestarikan. Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam melestarikan warisan luhur tersebut maka pada tahun 2008 yang lalu telah dibentuk Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) . JKPI merupakan suatu organisasi di antara pemerintah kota dan atau pemerintah kabupaten yang mempunyai keanekaragaman pusaka alam dan atau pusaka budaya (tangible dan intangible), yang bertujuan untuk bersama-sama melestarikan pusaka alam dan pusaka budaya sebagai modal dasar untuk membangun ke masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka berikut adalah petikan wawancara reporter Majalah Hati Beriman dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata Kota Salatiga Drs. Cholil As'ad.

Apa yang dimaksud dengan Kota Pusaka?

Kota pusaka adalah sebuah kota yang memiliki pusaka, dalam hal ini pusaka tersebut terdiri atas pusaka alam, pusaka budaya ragawi dan pusaka budaya tak ragawi. Gabungan dari ketiga jenis pusaka tersebut kemudian dinamakan saujana. Termasuk dalam pusaka alam di Kota Salatiga yaitu suasana alam yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup.yang lebih lanjut dapat diartikan sebagai keindahan panorama, maupun kesejukan udara di Salatiga. Pemandangan yang indah dari Gunung Merbabu dan Merapi serta udara yang sejuk merupakan pusaka alam bagi Kota Salatiga sehingga harus dijaga kelestariannya Hal ini menuntut pengaturan terhadap keberadaan gedung-gedung bertingkat di Salatiga jangan sampai keberadaan gedung tersebut dapat menghilangkan kenikmatan warga menyaksikan keindahan alam disekitarnya.

Mengenai pusaka ragawi termasuk dalam jenis pusaka ini yaitu bangunan candi, istana, bangunan kecil yang bersejarah, dan pemukiman tradisional. Untuk Kota Salatiga maka keberadaan benda cagar budaya merupakan salah satu pusaka ragawi yang harus dijaga kelestariannya. Kemudian yang termasuk sebagai pusaka tak ragawi adalah meliputi tradisi, kearifan lokal, bahasa, sastra, musik tradisional, tari, teater, seni kriya, seni beladiri, olah raga, pengobatan tradisional, dan juga kuliner.

Sejak kapan istilah Kota pusaka ini digulirkan?

Sejak dibentuknya JKPI pada Oktober 2008 istilah Kota Pusaka ini resmi digunakan, pada waktu itu peresmian JKPI dilakukan di Kota Solo oleh Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik. Pada awal terbentuknya JKPI telah memiliki 12 kota yang terdaftar sebagai anggota, dan seiring berjalannya waktu hingga saat ini kurang lebih 32 kota telah terdaftar sebagai anggota JKPI termasuk Kota Salatiga. Dan menjadi kebanggaan Kota Salatiga bahwa Walikota Salatiga termasuk salah sebagai satu pengurus dari JKPI tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan dari Kota Salatiga untuk kedepan menjaga dan melestarikan pusaka yang dimiliki oleh Salatiga.

Apa yang mendasari perlunya diangkat tentang keberadaan Kota Pusaka ini?

Keberadaan pusaka tersebut menuntut kewajiban dari semua pihak untuk menjaga dan melestarikannya sehingga kekayaan alam dan budaya tersebut tidak hilang begitu saja. Generasi penerus bangsa inipun perlu dan memiliki hak untuk menikmati pusaka-pusaka tersebut. Namun selain itu tidak dipungkiri bahwa proses pembangunan harus terus dilaksanakan, keadaan seperti ini menuntut adanya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian pusaka. Untuk itu perlu mencari jalan terbaik dalam rangka melestarikan aset warisan budaya ketika melaksanakan pembangunan pengembangan kota. Sebagai misal apabila dilaksanakan pembangunan mall yang menggusur bangunan bersejarah, maka hal tersebut tidak benar karena akan menghilangkan identitas bangsa. Namun jika mempertahankan bangunan warisan lalu mengabaikan pengembangan kota, juga tidak dibenarkan karena pemerintah harus menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan warga.

Dalam kondisi seperti itu maka perlu dicarikan suatu solusi pembangunan kota yang mempedulikan aset budaya. Misalnya, bangunan warisan kuno tetap dipertahankan berada di tengah bangunan modern yang dibangun. Bangunan kuno tersebut tetap dipertahankan bentuk fisiknya dan bisa difungsikan misalnya sebagai perpustakaan.

Cara seperti ini nantinya akan sangat membantu generasi penerus dalam melacak sejarah bangsanya sendiri. Mereka akan menghargai generasi pendahulunya sebagai orang tua yang mampu menghargai warisan budaya tapi tanpa menghambat pembangunan.

Apa yang menjadikan sebuah kota dapat disebut sebagai kota pusaka?

Apabila sebuah kota merasa memiliki ketiga jenis pusaka yaitu pusaka alam, pusaka ragawi dan pusaka tak ragawi dan kemudian mendaftarkan diri kepada JKPI, maka kota tersebut telah menjadi sebuah kota pusaka. Sehingga apabila ada sebuah kota yang sebenarnya memiliki pusaka-pusaka tersebut namun tidak mendaftar pada JKPI maka belum dapat disebut sebagai kota pusaka.

Bagaimana Pemerintah Kota Salatiga menyikapi termasuknya kota ini sebagai salah satu Kota Pusaka?

Sejak sebelum digulirkannya tentang kota pusaka ini Pemerintah Kota Salatiga telah mengambil sikap terhadap keberadaan pusaka di kota ini. Kebijakan tentang gedung-gedung bertingkat yang cukup tinggi sebenarnya telah diatur, selain itu pemerintah juga telah mengidentifikasi bangunan cagar budaya yang ada di Kota Salatiga dan berbagai upaya untuk pelestariannya sehingga benda bersejarah tersebut tidak akan musnah begitu saja.

Pemerintah juga tidak memungkiri memang telah banyak benda-benda bersejarah yang telah hilang, hal tersebut memang sangat disayangkan. Untuk itu dalam waktu dekat akan dibuat perda tentang BCB untuk melindungi BCB yang masih ada. Untuk mempertahankan kesejukan yang dirasa telah sedikit meninggalkan Salatiga Pemerintah telah mengupayakan penghijauan diberbagai wilayah agar kesejukan Kota Salatiga dapat terwujud kembali.

Mungkinkah sebuah kota kehilangan statusnya sebagai sebuah kota pusaka?

Hal tersebut mungkin saja terjadi, apabila sebuah kota telah kehilangan pusaka yang dimiliki maka otomatis sudah tidak layak untuk disebut sebagai kota pusaka.

Jika kondisi tersebut terjadi tentunya merupakan keadaan yang sangat memprihatinkan, karena hilangnya status sebagai kota pusaka menunjukkan ketidaakmampuan kota yang bersangkutan dalam menjaga pusaka yang dimiliki. Sekaligus menjadi bukti tidak adanya itikad dari pemerintah yang bersangkutan untuk mempertahankan aset dan warisan budaya leluhurnya.

Apa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat kota pusaka ini?

Dalam hal ini manajemen resiko bencana merupakan salah satu upaya untuk melestarikan pusaka, menyelamatkan pusaka dan meningkatkan kondisi pusaka agar dapat bertahan untuk waktu yang lebih panjang. Prinsip-prinsip manajemen resiko bencana akan diterapkan dalam upaya mempertahankan pusaka Salatiga. Prinsip – prinsip tersebut meliputi perencanaan, kesiapsiagaan, dokumentasi yang jelas, program pemeliharaan, keterlibatan masyarakat dan prioritas tindakan. Selain itu mencegah kerusakan, memelihara merupakan gaya hidup yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tua muda bahkan anak-anak sekalipun.

Sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam melestarikan pusaka Salatiga. Selain itu sekolah merupakan media penting untuk sejak dini mengenalkan, memahami keragaman, makna dan fungsi pusaka dalam kehidupan. Melalui pendidikan diharapkan generasi mendatang akan lebih mengenal, menyayangi, melestarikan dan bertanggung jawab untuk mewariskan pusaka kepada generasi berikutnya. Pemerintah Kota Salatiga sendiri dalam waktu dekat akan menerbitkan Perda yang mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan pusaka yang dimiliki Kota Salatiga.

Apa saja yang berpotensi menjadi kendala dalam mempertahankan Kota Salatiga sebagai kota pusaka?

Terkait dengan pelestarian BCB yang ada Pemerintah Kota Salatiga belum mampu memberikan pendanaan untuk pemeliharaan BCB yang ada di Salatiga kecuali BCB yang saat ini telah menjadi milik pemerintah kurang lebih sejumlah 12 bangunan tua termasuk didalamnya bangunan sekolah.

Sedangkan untuk BCB yang menjadi milik masyarakat pemerintah mengatur agar pembangunan yang mungkin dilakukan tidak merusak dari BCB yang ada. UU no 5 tahun 1992 telah mengatur keberadaan BCB ini dan disisi lain sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya masyarakat mentaati undang-undang yang masih berlaku tersebut.

Apa harapan dari pemerintah dengan dijadikannya Salatiga sebagai kota pusaka?

Dengan masuknya Kota Salatiga sebagai salah satu kota pusaka maka hal tersebut dapat mempertahankan sejarah dari Kota Salatiga, sebagaimana telah diketahui bahwa sejarah menunjukkan bahwa Kota Salatiga memiliki peran yang sangat penting dari waktu ke waktu.

Dengan menyadari bahwa kota ini merupakan sebuah kota penting menjadikan motivasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai, memelihara, melestarikan serta membangunnya sehingga dapat mengarah kepada tercapainya keindahan, kenyamanan dan layak menjadi sebuah kota yang dapat dibanggakan.

Meskipun beberapa BCB telah hilang namun dalam upaya melestarikan pusaka Kota Salatiga tidak mengenal istilah terlambat, masih banyak tonggak-tonggak sejarah yang harus diselamatkan dan diuri-uri. Nantinya setelah BCB yang ada diidentifikasi akan dipasang pada tiap BCB tersebut semacam papan informasi yang memberikan penjelasan mengenai sejarah dari BCB tersebut mulai dari pembangunannya hingga saat terakhir kondisi BCB tersebut.

Namun selain dari itu, yang paling utama pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak agar pusaka Kota Salatiga tercinta dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga dapat dinikmati pula oleh generasi penerus selanjutnya.(HB_9)

OPINI DAN LAPORAN UTAMA Edisi 2 Th. 2010

2010-05-03T19:18:00.000-07:00

OPINI

Memaknai Pembatalan UU BHP
Oleh: Priyo Suprobo*)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dimaknai secara berbeda-beda.
Konsep BHP ternyata ada sejak tahun 1950-an.
Dalam dokumen koleksi Arsip Nasional tentang pembentukan BHP tahun 1953, dinyatakan BHP adalah pilihan keberadaan universitas,
bukan kemutlakan (Agus Suwignyo, 2006).
Apa pun persepsi kita, keputusan MK tetap perlu didukung dengan mengambil sisi positif dari perspektif keputusan tersebut.

Ada tiga tujuan utama dari perubahan menuju BHP bagi PT, yaitu otonomi, transparansi, akuntabilitas, dan daya saing sebagaimana tujuan strategis akhirnya. Otonomi kampus berlatar belakang krisis yang dialami oleh negara di antaranya menyebabkan negara kesulitan dalam memenuhi anggaran belanja negara di bidang pendidikan secara “mandiri”.

Tahapan awal dari proses otonomi kampus tersebut adalah melalui perubahan struktur organisasi dan demokratisasi kampus. Pada struktur yang baru tersebut, universitas tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), tapi kepada Majelis Wali Amanat (MWA) sebagai stakeholders dari universitas. MWA terdiri atas unsur pemerintah, senat akademik, dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Meski demikian, proporsi suara Mendiknas dalam MWA mempunyai representasi besar. Dari sisi transparansi, dampak dari otonomi yang diberikan membuat PT harus mempertanggung-jawabkan laporan keuangannya secara transparan dan akuntabel kepada semua stakeholders.

Kampus diberi kebebasan sebesarbesarnya untuk mencari sumber pendanaannya di mana sebanyak 50% akan ditanggung pemerintah, maksimum 33% bisa diambil dari dana masyarakat seperti SPP dan SPI, serta sisanya akan ditanggung bersama oleh pemerintah dan PT. Dengan demikian, tujuan akhir strategis diharapkan akan dapat dicapai secara lebih baik. Dari konsep di atas,secara logis PT seharusnya bisa bertransformasi secara alami dari teaching university menuju ke research university dan pada akhirnya menjadi entrepreneurial university. Roh sejati dari BHP adalah meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan kompetensi kampus sebagai berbasis riset sehingga dapat menghasilkan riset bermutu yang bisa dikerjasamakan pendanaannya dengan industri, riset dengan hasil banyak paten,serta knowledge based incomelain. Berbeda dengan semangat filosofisnya, pada kenyataannya banyak PTN yang sudah ber-BHP mengeluhkan bahwa target knowledge based incomemereka tak sesuai dengan harapan.Apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya yang maksimal 33% adalah dengan cara paling gampang menaikkan SPP mahasiswa ataupun membuat bisnis yang “biasa”dan “bisa”dilakukan oleh bukan perusahaan berbasis riset seperti mendirikan pusat perbelanjaan, asrama, SPBU, dll yang hanya bersifat “efisiensi” kebutuhan internal.

Kebutuhan total biaya operasional dari PT tersebut semakin tinggi dengan tuntutan yang tinggi terhadap capaian standar pelayanan minimal (SPM) hingga internasionalisasi peringkat. Mencapai SPM sebagaimana kriteria akreditasi bagi beberapa PT yang jauh dari pusat pemerintahan saja sudah sulit, apalagi mencapai peringkat internasional. Mencapai peringkat internasional tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit di mana kebutuhan dana tersebut terserap untuk investasi hardware maupun investasi human capital. Oleh karena itu,“pemaknaan” dan “strategi” yang salah tentang bagaimana kita mencapai peringkat internasional akan menyedot dana keuangan kita ke luar negeri tanpa ada investasi pengembalian yang pasti. Contohnya, PT perlu memilih kendaraan “peringkat internasional”-nya dengan mempertimbangkan sisi kompetitif ekonomi negara dan sisi “komparatifnya”. Misalnya, pemilihan bidang sastra dan musik tradisional daerah tertentu sebagai kendaraan “peringkat internasional”. Suatu PT di Indonesia memang dari sisi komparatif adalah pilihan jitu, tapi hanya menghasilkan sedikit dampak ekonomis bagi daya saing bangsa.

Oleh karenanya, konsep uniqueness produk dan kemampuan PT untuk melakukan kerja sama dengan industri dan lembaga penelitian nasional di dalam negeri seperti BPPT, Ristek sangat mendukung keunggulan daya saing produk risetnya. Dengan demikian, pencapaian peringkat internasional kita tidaklah bersifat semu, yaitu tampaknya hebat,tetapi dana operasional terkuras secara tidak efisien ke luar negeri.

Mengingat spirit BHP sebenarnya adalah baik, seharusnya meskipun tanpa menggunakan “baju” BHP, PT perlu mengakomodasi spirit profesional tersebut, baik dalam bentuk BLU ataupun model yayasan pendidikan yang lain. Apa pun status badan hukumnya, apakah BHP atau BLU, yang penting diberikannya otonomi seluas-luasnya tidak hanya dari sisi akademik, tapi juga keuangan, SDM, organisasi, dan manajemen.

*)Penulis adalah Rektor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

LAPORAN UTAMA

Komite Sekolah
Sebagai Mitra Kerja, Bukan Hakim

Komite Sekolah merupakan organisasi
mitra sekolah yang memiliki peran
sangat strategis dalam upaya
turut serta mengembangkan pendidikan
di sekolah,
bukanlah organisasi yang
berfungsi untuk menghakimi sekolah.
Dengan demikian kehadirannya tidak hanya
sekedar sebagai stempel sekolah semata,
khususnya dalam upaya memungut biaya
dari orang tua siswa,
namun lebih jauh Komite Sekolah
menjadi sebuah organisasi
yang benar-benar dapat mewadahi dan
menyalurkan aspirasi (uneg-uneg)
serta prakarsa dari masyarakat
dalam melahirkan kebijakan operasional
dan program pendidikan di sekolah

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 yang didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan pada tiap satuan pendidikan, maka keberadaan Komite Sekolah di suatu satuan pendidikan sangatlah mutlak dibutuhkan. Karena pendidikan memang memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Adapun salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah guna meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah atau satuan pendidikan.

Masih berdasarkan Kepmendiknas nomor: 044/U/2002, Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Hai ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Komite Sekolah guna mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Guna meningkatkan pengelolaan pendidikan perlu adanya pembenahan-pembenahan yang dilandasi dengan adanya kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun budaya serta profesionalisme guna mewujudkan masyarakat sekolah yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Ketua Komite Sekolah SD Sidorejo Lor 5 Salatiga, Dadit Kurniawan, S.Pd yang mengatakan bahwa adanya Komite Sekolah bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Adapun peran Komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan serta pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan dan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan. Selain itu komite sekolah juga berfungsi untuk memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, serta hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan organisasi mitra sekolah yang memiliki peran sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah, bukanlah organisasi yang berfungsi untuk menghakimi sekolah. Dengan demikian kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi (uneg-uneg) serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

“Dibentuknya Komite Sekolah bukan sebagai hakim, melaikan sebagai mitra kerja guna meningkatkan mutu pendidikan pada satuan kerja tertentu” tandas Dadit Kurniawan yang selain Ketua Komite Sekolah SD Sidorejo Lor 5 juga sebagai tenaga pengajar di SMK N2 Salatiga.

Menurut Kepala SMK Muhammadiyah Salatiga, Drs. Surono, M.Pd keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK Muhammadiyah Salatiga tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, melainkan juga masyarakat dalam arti Komite Sekolah. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berasis masyarakat (community-based participation) dan Manajemen Berbasis Sekolah (school-based management) yang kini tidak hanya menjadi wacana, akan tetapi telah dilaksanakan. Adapun Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. “Yang jelas hal ini terbukti bahwa kegiatan-kegiatan di SMK Muhammadiyah Salatiga selama ini banyak dibantu oleh komite sekolah” tandasnya.

Terpisah Kepala Program Keahlian Listrik SMK Muhammadiyah Salatiga, Sisyono, S.Pd sangat mendukung keberadaan Komite Sekolah tersebut. “Komite Sekolah sangat diperlukan, karena dapat memberikan bantuan pemikiran, ide, gagasan-gagasan inovatif serta sebagai kontrol demi kemajuan suatu sekolah” kata Sisyono.(HB_5).

SD N Salatiga 02
Menuju Sekolah Gratis dan Terbuka

Iklan sekolah Gratis telah berkumandang sejak lama dan telah lama pula kita simak melalui media masa. Informasi yang membuat masayarakat senang dan bangga akan bangsa ini bisa kita peroleh dari TV, koran, pamflet, leaflet, radio dan media lainnya.

Rupanya sekolah gratis tersebut memang benar-benar ada dan telah terwujud di berbagai belahan negeri Indonesia ini, terutama di daerah yang Pendapatan Asli Daerah(PAD)-nya tinggi. Di Salatiga juga ada beberapa sekolah yang benar-benar tidak memungut biaya pendidikan bagi siswanya, salah satunya SDN Salatiga 02. Mari kita mengenal dan menelusuri bagaimana kiat sekolah ini menyiasati biaya operasional pendidikannya.

SDN Salatiga 02 terletak di pusat kota, tepatnya di Jl. Diponegoro No 12 Salatiga. Lokasi ini sangat stategis dibandingkan dengan sekolah lain di kota ini. Sarana transportasi juga sangat mudah karena berada kurang dari 1 Km dari bundaran Tamansari dan terminal angkot.
Sekarang ini kepala sekolah dipegang oleh salah seorang kepala sekolah teladan di Salatiga, namanya Supriyadi, SPd. Sosok pemimpin yang satu ini sungguh mewakili penampilan SDN Salatiga 02 yang terbuka dalam hal manajemennya.

Supriyadi yang didampingi sekretarisnya Kasiyadi, S.Pd., membenarkan bahwa benar sekolah tersebut tidak memungut biaya pendidikan dari siswa dan orang tua siswa. Meskipun begitu mutu pendidikan yang disajikan tidak kalah dengan SD yang ternama dan diunggulkan di kota ini.

“Mulai dari pendaftaran masuk, kami tidak memungut biaya. Baik formulir sampai pada uang sumbangan atau uang gedung tidak ada. Kalau seragam itu jelas karena kebutuhan pribadi anak” terang Supriyadi.
“Bahkan untuk lembar kerja siswa (LKS), praktikum, seni budaya dan ketrampilan (SBK) sampai penambahan jam pelajaran semua tanpa pungutan biaya” tambah kepala sekolah berpenampilan sederhana ini.

Kiat sekolah dalam mengelola pendanaan bagi kebutuhan pendidikan adalah mengoptimalkan dana bantuan operacional siswa (BOS). Untuk kekurangan kebutuhan diperoleh dengan penggalangan infaq yang tidak membebani.
“Bila ada kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi dengan dan BOS tersebut pihak sekolah mengumpulkan komite sekolah dan wali murid untuk berembug bersama. Pemecahan biasanya jatuh pada program infaq. Infaq tersebut sifatnya sangat sukarela dan tidak ada penyebutan angka minimal. Bahkan bila orang tua tidak mampu, tidak memberikan infaq pun tidak apa-apa, karena sistem yang kita kembangkan adalah subsidi silang” papar Supriyadi.
SDN Salatiga 02 ini memungkinkan program subsidi silang antara siswa yang mampu dan yang kurang mampu karena prosentrase siswa mampu berjumlah 80% lebih. Sehingga sekolah tidak mengharuskan wali murid untuk berinfaq bila ada kekurangan biaya pendidikan.

Sekolah ini dalam penerimaan siswa baru terpaksa melaksanakan seleksi internal, meskipun pada tingkatan SD sekolah tidak boleh melakukan seleksi. Ini terjadi karena sekolah ini tidak memiliki kelas paralel, sedangkan pendaftar melebihi kuota.
Seleksi tersebut bukanlah berdasarkan pada kemampuan ekonomi tapi lebih pada kepribadian siswa. “Semua siswa yang mendaftar di SD ini kami seleksi dari keberanian, mental dan bahasa (komunikasi). Jadi bukan pada tes akademik atau baca tulis dan hitunnya” tandas Supriyadi.

Untuk profil, SD Negeri Salatiga 02, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sebagai salah satu institusi pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk ikut berperan serta merealisasikan visi Kementrian Pendidikan Nasional yang diaplikasikan pada visi Sekolah.
Melalui penyusunan program yang jelas, terarah dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Sekolah ( RKS ), serta peran serta masyarakat dan dukungan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah, yaitu “Siswa SD Salatiga 02 yang kompetitif, beriman, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air dan berbudaya “.

Adapun visi SD Negeri Salatiga 02 adalah “Insan yang kompetitif, beriman, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air dan berbudaya”. Sedangkan misinya dijabarkan sebagai berikut: pertama, melaksanakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk membentuk siswa yang cerdas dan unggul, melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kedua, melakukan pembinaan sesuai bakat dan minat siswa, untuk mengembangkan potensi siswa.

Ketiga, memberikan dasar keterampilan iptek dan teknologi informasi. Kempat, menanamkan budaya membaca dan menulis (mengarang). Kelima, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan kerohanian sesuai agama dan keyakinan masing- masing. Keenam, mengembangkan sikap toleransi di tengah kehidupan masyarakat yang madani menuju terciptanya kehidupan yang harmonis. Ketujuh, menanamkan kepribadian dan budi pekerti luhur melalui pendekatan budaya. Kedelapan, memupuk dan mempertebal semangat kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesembilan, membina kerukunan, kepekaan sosial dan kepedulian lingkungan. Kesepuluh, membina dan mengembangkan seni dan budaya untuk membentuk budi pekerti yang santun.

Tujuan sekolah ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan SD Negeri Salatiga 02 menuju sekolah mandiri, melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pembinaan minat dan bakat, peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan budi pekerti luhur, dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan seni budaya

Adapun sasarannya terwujudnya sekolah yang berkualitas dengan indikator sebagai berikut: pertama, tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Kedua, memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas serta berdaya guna tinggi. Ketiga, kondisi pisik dan psikhis sekolah dan lingkungan sekolah yang nyaman sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan meningkatkan motivasi relajar.

Kempat, model pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ( Pakem ). Kelima, unggul dalam berbagai macam kompetisi baik akademik maupun non akademik di tingkat gugus, kecamatan, kota, maupun provinsi serta tingkat nasional.
Kenam, menghasilkan out put yang berdaya saing tinggi dan menguasai dasar- dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketujuh, tercapainya otonomi sekolah, yang mencerminkan keleluasaan sekolah mengatur, mengurus dan mengembangkan sekolah, sesuai dengan program pemerintah, sehingga terwujud sekolah yang mandiri.

Dalam motto SD N Salatiga 02 mengangkat ”Unggul dalam program, layanan, dan prestasi”harian, program evaluasi, dan program Perbaikan dan pengayaan, disiapkan pada awal tahun pelajaran. Sedangkan rencana harian, program evaluasi, dan Program remidial disusun secara rutin harian/ mingguan.
Sekolah juga perlu mempersiapkan Hidden Curriculum di luar struktur kurikulum yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan sikap toleransi inter dan antar umat beragama, membentuk kepribadian luhur, mempertebal semangat kebangsaan/ patriotisme dan menciptakan kehalusa budi pekerti.

Adapun Hidden Curriculum meliputi : pertama, pembentukan/Penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, penanaman akhlak mulia/budi pekerti luhur. Ketiga, penanaman semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Keempat, penanaman estetika, seni dan budaya dan kelima, pembentukan sikap kepedulian sosial dan lingkungan.
Kendala yang dihadapi sekolah ini adalah, Tata kelola letak dan ruang sekolah yang kurang harmoni, tidak memiliki lahan yang memadai untuk kegiatan di luar kelas, tidak memiliki tempat upacara yang layak dan ruang bermain yang cukup luas. Selanjutnya lingkungan sekolah yang kurang sejuk dan kurang asri, belum memiliki sarana teknologi informatika yang cukup memadai ( misal: akses internet ).

Permasalahan lain adalah sarana dan prasarana sekolah belum dimanfaatkan secara optimal, proses belajar- mengajar yang masih cenderung konvensional ( belum inovatif ), jumlah siswa per- rombel terlalu besar melebihi standar nasional. ( maks 28 siswa ), dukungan Pemerintah Daerah pada sektor kegiatan belum memadai, belum memiliki Program/ Rencana Pengembangan Sekolah yang jelas dan terarah.
Dari segi prestrasi sekolah ini mampu masuk pada dataran sekolah RSBI tapi karena prasarana yang tidak memungkinkan akhirnya diganti oleh sekolah lain tapi SD ini tetap menjadi sekolah inti. Dalam prestrasi sekolah ini juga unggul terbukti dalam try out UASBN selalu menduduki peringkat tiga besar.

Prestasi siswanya antara lain, juara I putera dan II puteri Siswa Berprestasi tingkat Kota, Juara II tingkat Provinsi Mapsi (mata Pelajaran dan Seni Islam), Juara I dr Kecil tingkat Kota, Juara 2 Tingkat Kota Cerdas Cermat tahun 2010. juara CCQ, juara Karate tingkat Nasional, juara lomba menyanyi. baru-baru ini siswa juga menjuarai Olympiade Sains Kota Salatiga dan akan maju ke tingkat Provinsi.
”Keberhasilan sekolah adalah adanya teamwork yang solid” pungkas Supriyadi.(HB_8)

Budi Pekerti Benteng Diri

Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara optimal. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan mulai dari dalam keluarga, hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Salah satu SDM yang dimaksud adalah generasi muda (young generation) sebagai estafet pembaharu merupakan kader pembangunan yang sifatnya masih potensial, perlu dibina dan dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan.

Akibat dari menurunnya nilai – nilai budi pekerti, moral pada pribadi masyarakat dan siswa pada umumnya menimbulkan efek-efek sosial yang buruk. Bermacam-macam masalah sosial dan masalah-masalah moral timbul di Indonesia antara lain : 1). meningkatnya pembrontakan remaja atau dekadensi etika/sopan santun pelajar, 2). meningkatnya kertidakjujuran, seperti suka bolos, nyontek, tawuran dari sekolah dan suka mencuri, 3). berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan terhadap figur-figur yang berwenang, 4). berbahasa tidak sopan, 5). timbulnya gelombang perilaku yang merusak diri sendiri seperti perilaku seksual premature, penyalahgunaan mirasantika/narkoba dan perilaku bunuh diri, 6). timbulnya ketidaktahuan sopan santun termasuk mengabaikan pengetahuan moral sebagai dasar hidup.

Berkaitan dengan berkembangan budi pekerti atau perilaku remaja dan masyarakat maka berikut adalah petikan wawancara reporter Majalah Hati Beriman dengan salah seorang guru Bimbingan Konseling SMPN 9 Salatiga Ibu Padminingsih, S.Pd.

Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan perilaku remaja saat ini

Secara umum pada saat ini telah terjadi dekadensi moral, perilaku remaja telah mengalami kemunduran dari waktu ke waktu. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat telah tercerabut dari peradaban eastenisasi (ketimuran) yang beradab, santun dan beragama. Jika melihat kembali diera tahun 80 an jika dibandingkan dengan kondisi remaja dan masyarakat secara umum saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan. Tata krama, unggah-ungguh, sopan – santun telah banyak ditinggalkan, bahkan bahasa jawa pun telah banyak ditinggalkan orang jawa sendiri. Namun demikian untuk Kota Salatiga menurut pengamatan kami tingkat dekadensi moral yang terjadi masih dalam batas yang masih terkendali hal ini khususnya di SMPN 9. Memang nilai nilai luhur adat Jawa memang telah banyak ditinggalkan, namun secara umum remaja di Salatiga masih cukup memiliki sopan santun.

Adanya kasus remaja yang bunuh diri karena tidak lulus sekolah atau karena persoalan cinta sebenarnya apa yang sedang terjadi

Permasalahannya adalah tidak seimbangnya antara harapan dan kenyataan yang ada, memang pada masa remaja ini sedang berada dalam tahap mencari jati diri, sehingga sangat membutuhkan perhatian, pengawasan dan bimbingan yang tepat dari semua pihak, terutama dari orang tua. Pemenuhan kebutuhan materi saja tidak cukup, seorang anak sangat membutuhkan perhatian dari orang tua sehingga dalam hal ini orang tua harus bisa menjadi panutan dan sekaligus teman. Apabila seorang anak sedang mendapatkan suatu masalah maka dia lebih senang untuk menyampaikan permasalahannya secara terbuka kepada orang tuanya. Dengan kondisi seperti ini maka permasalahan yang dihadapi seorang anak akan dapat diketahui secara dini oleh orang tua, sehingga dapat segera dicarikan jalan keluarnya.

Pada saat ini dalam kurikulum sekolah tidak ada Pendidikan Budi Pekerti Bagaimana pandangan ibu mengenai hal ini

Secara jujur sebenarnya Pendidikan Budi Pekerti sangat dibutuhkan pada saat ini. Pendidikan Budi Pekerti ini memiliki efek pencegahan terhadap terjadinya dekadensi moral remaja dan masyarakat. Seperti dalam dunia kesehatan sebenarnya mencegah adalah lebih baik daripada mengobati, apabila telah terjadi penurunan moral perilaku remaja dan masyarakat akan lebih sulit untuk memperbaikinya. Bayangkan saja dari seorang remaja yang tumbuh dewasa nantinya akan lahir generasi penerus pembangunan, jika misalkan si A ini telah memiliki perilaku yang tidak baik bagamana dengan keturunannya nanti. Seperti peribahasa buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya, jika orang tuanya memiliki moral yang tidak baik maka sang anak tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Walupun tidak sepenuhnya benar namun secara umum berlaku kondisi seperti itu. Sehingga menurut pandangan kami Pendidikan Budi Pekerti sebenarnya mutlak diperlukan untuk menumbuhkan generasi penerus yang menjunjung tinggi nilai – nilai kesopanan, tata krama, unggah – ungguh.

Sebenarnya seperti apakah Pendidikan Budi Pekerti itu

Pendidikan Budi Pekerti di Salatiga yang ada diwaktu dulu lebih condong pada pembelajaran tentang adat budaya Jawa, adat ketimuran yang diwariskan oleh para leluhur. Siswa diajarkan tentang sopan santun kepada semua makhluk hidup, kepada orang yang lebih muda, teman seumur dan kepada orang yang lebih tua atau dituakan. Selain itu diajarkan pula tentang tata krama dan tanggung jawab. Sebenarnya apabila tatakrama telah dimiliki seseorang maka perilaku hidupnya akan mengalir mengikuti tata krama yang telah diketahui dan dipahaminya.

Menurut pandangan ibu siapa saja yang bertanggung jawab dalam menjaga dan memperbaiki perilaku remaja

Sebenarnya semua orang memiliki tanggung jawab terhadap perilaku remaja dan masyarakat. Karena secara individu pun seseorang dituntut memiliki perilaku yang baik, dia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Namun demikian ada tiga lingkungan mendasar yang bertanggung jawab atas perilaku remaja dan masyarakat yaitu lingkungan keluarga dalam hal ini orang tua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam keluarga seorang anak tumbuh dengan mendapatkan pendidikan perilaku yang paling awal, orang tua harus dapat memberikan contoh yang baik kepada anak – anaknya, jangan sampai orang tua mendapatkan cap jarkoni(”ujar tapi ora nglakoni”) dari anaknya sebagai misal orang tua menyuruh anak untuk belajar sementara itu orang tuanya justru menonton film di tv. Sebenarnya teladan atau contoh dari orang tua atau orang yang dituakan merupakan pembelajaran yang sangat efektif, karena adakalanya seorang anak cenderung memberontak jika merasa digurui, tapi dengan memberikan contoh yang baik anak akan lebih mudah mengikuti atau mengambil hikmahnya. Sedangkan untuk lingkungan sekolah dengan tidak adanya Pendidikan Budi Pekerti memang terasa kurang walaupun nilai – nilai budi pekerti telah secara sistematis dan sistemik diintegrasikan dalam materi pelajaran pendidikan Agama, PPKn dan pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Terhitung sejak tahun 2006, dalam kurikulum KTSP terdapat 10 tugas perkembangan yang mendukung pendidikan budi pekerti di sekolahan, dimana 10 program tersebut terbagi dalam empat bidang bimbingan yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir.

Manurut ibu bagaimanakah pengaruh budaya luar terhadap perkembangan budi pekerti remaja

Secara umum memang budaya asing telah memberikan pengaruh kurang baik terhadap perilaku remaja dan masyarakat. Ditinggalkannya budaya luhur bangsa memang sangat mengkhawatirkan, perilaku hidup bebas memang mulai masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia, untuk itu benteng diri yang paling baik adalah kesadaran dari tiap individu akan pentingnya melestarikan adat ketimuran yang luhur, melaksanakannya dalam kehidupan sehari – hari niscaya budaya asing yang bersifat negatif tidak akan mempengaruhi perilaku bangsa ini.Oleh karena itu tata krama, sopan santun atau unggah ungguh serta rasa tanggung jawab harus bisa terpatri kuat dalam diri para remaja karena nanti jika telah beranjak dewasa pengawasan dan perhatian dari orang tua akan sangat minim sekali, misalnya jika seseorang telah kuliah di luar kota maka orang tua sudah tidak dapat mengawasi dan memperhatikan anaknya secara langsung. Dalam keadaan seperti ini maka budi pekerti merupakan benteng bagi diri sendiri.

Apa harapan ibu terkait pembelajaran budi pekerti bagi remaja

Peningkatan dan intensitas pelaksanan pendidikan moral di sekolah merupakan tugas yang sangat penting dan sangat mendesak, dan perlu dilaksanakan secara komprehensif dengan menggunakan strategi serta model pendekatan secara terpadu, yaitu dengan melibatkan semua unsur yang terkait dalam proses pembelajaran atau pendidikan seperti : guru-guru, kepala sekolah orang tua murid dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan pendidikan budi pekerti tidak semata-mata untuk menyiapkan peserta didik untuk menelan mentah konsep-konsep pendidikan budi pekerti, tetapi yang lebih penting adalah terbentuknya karakter yang baik, yaitu pribadi yang memiliki pengetahuan moral, peranan perasaan moral dan tindakan atau perilaku moral. Lebih jauh mengingat pentingnya budi pekerti bagi generasi penerus bangsa maka harapannya bahwa Pelajaran Budi Pekerti ini kembali dapat menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Karena siswa yang cerdas dengan prestasi bagus dalam mata pelajaran saja tidaklah cukup untuk membangun bangsa ini. Harus ada keseimbangan antara pengetahuan yang baik dan perilaku yang baik. Jika keduanya dapat tercapai tentunya akan lebih mudah untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan lebih sejahtera.(pnj)

Keterbukaan Informasi Publik

2010-03-21T21:25:00.000-07:00

SETIAP ORANG BERHAK UNTUK BERKOMUNIKASI
DAN MEMPEROLEH INFORMASI
UNTUK MENGEMBANGKAN PRIBADI
DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA,
SERTA BERHAK UNTUK MENCARI,
MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN,
MENGOLAH, DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI
DENGAN MENGGUNAKAN SEGALA JENIS SALURAN
YANG TERSEDIA

(PASAL 28F UUD 1945)

Pengesahan RUU KIP menjadi UU pada Kamis 3 April 2008. (UU no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) menjadikan Indonesia kini menjadi negara yang memiliki UU yang menjamin hak atas informasi. Artinya, harapan akan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel sudah terlembagakan. Masyarakat sudah memiliki jaminan hukum yang mengatur haknya untuk mengakses informasi dari badan publik dan dapat meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Cukup membanggakan dan dapat mengangkat citra Indonesia terkait dengan isu pemberantasan korupsi, transparansi, dan kebebasan pers. Apa isi UU KIP tersebut? Undang-Undang KIP secara cukup memadai mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Kewajiban memberikan informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. Undang-Undang KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Beberapa arah yang ingin dicapai dengan adanya UU KIP ini diantaranya ialah : Pengelolaan informasi yang berkualitas; Pelayanan Informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan; Kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
Adapun tujuan pemberlakuan UU KIP adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik serta alasannya; mendorong partisipasi masyarakat; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik

Upaya Pemerintah Kota Salatiga
Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka memberikan pembelajaran dan penyebarluasan informasi, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa kepada masyarakat Salatiga, menempuh beberapa cara diantaranya menggunakan media Majalah HATI BERIMAN. Yaitu majalah yang diterbitkan oleh Bagian Humas Sekretariat daerah Pemerintah Kota Salatiga, yang berisikan Informasi dan berita aktual yang sedang terjadi. Siaran Radio Suara Salatiga 106.6 FM, media yang satu ini dipergunakan sebagai corong penyebarluasan informasi, forum diskusi dan sosialisasi. Papan Informasi, papan pengumuman yang diletakkan di area publik yang berfungsi sebagai media tempel informasi, berita, kejadian luar biasa dan lainnya. Media Center, Sarana dan prasarana yang disediakan bagi masyarakat Salatiga untuk mengakses informasi melalui internet. Websites, halaman web dipergunakan untuk memberikan paparan mengenai Salatiga, Agenda Kota dan informasi lainnya.

Dalam rangka perwujudan penyelenggaraan negara yang demokratis, masyarakat dapat juga memberikan masukan dan saran melalui media ini. Masyarakat luas dapat mengakses melalui internet di www.pemkot-salatiga.go.id.

Hotspot Area
Pengertian Hotspot/wifi adalah http://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi, yang berarti Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area Networks - WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.16 g, saat ini sedang dalam penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya.

Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel (wireless card) atau personal digital assistant (PDA) untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan hotspot) terdekat.

Secara teknis operasional, Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLAN (wireless local area network). Dengan kata lain, Wi-Fi adalah sertifikasi merek dagang yang diberikan pabrikan kepada perangkat telekomunikasi (internet) yang bekerja di jaringan WLAN dan sudah memenuhi kualitas kapasitas interoperasi yang dipersyaratkan.

Tingginya animo masyarakat khususnya di kalangan komunitas Internet menggunakan teknologi Wi-Fi dikarenakan paling tmemiliki kemudahan akses. Artinya, para pengguna dalam satu area dapat mengakses Internet secara bersamaan tanpa perlu direpotkan dengan kabel.
Konsekuensinya, pengguna yang ingin melakukan surfing atau browsing berita dan informasi di Internet, cukup membawa PDA (pocket digital assistance) atau laptop/handphone berkemampuan Wi-Fi ke tempat dimana terdapat access point atau hotspot.

Bagaimana mengakses
Untuk mengakses layanan hotspot yang disediakan, kita harus masuk ke dalam suatu area dimana suatu koneksi internet dapat berlangsung secara Wireless (tanpa kabel). Biasanya dilakukan melalui perangkat notebook/Laptop/PDA/Handphone.

Kebanyakan perangkat Notebook/Laptop/Handphone sekarang telah dilengkapi perangkat wireless (wifi) secara built-in. Akan tetapi bagi yg belum memiliki perangkat wireless, dapat menambahkan perangkat wifi. Secara umum terdapat 2 jenis perangkat wireless untuk notebook/Laptop, PCMCIA device dan USB device. Jaringan wireless 2.4 GHz yang umum tersedia adalah IEEE802.11b (11 Mbps) dan IEEE802.11g (54 Mbps).

Koneksi yang kita lakukan tergantung dari Operating System (OS) yang digunakan, bila kita menggunakan OS Windows XP ke atas, biasanya langsung mengenali AcessPoint HotSpot yang terdekat ditandai dengan adanya SSID dalam suatu area HotSpot, seperti PANCASILA dan SUKOWATI untuk kawasan Lapangan Pancasila, Salatiga dan sekretariat Pemerintah Kota Salatiga. Setting address network biasanya telah terjadi secara otomatis. Hal ini juga berlaku apabila kita menggunakan handphone/PDA

Dalam rangka memberikan fasilitas interkoneksi menggunakan jaringan internet, Pemerintah Kota Salatiga menyediakan Free Hotspot Area untuk kawasan Lapangan Pancasila dan sekretariat Pemerintah Kota Salatiga. Anda tinggal datang, hidupkan perangkat Notebook/Laptop/PDA/Handphone Anda dan silahkan memanfaatkan fasilitas Internet yang ada.

Penyediakan Free Hotspot Area untuk kawasan Lapangan Pancasila dan sekretariat Pemerintah Kota Salatiga memiliki harapan agar Salatiga Lebih Maju, artinya terwujudnya masyarakat dan Kota Salatiga yang lebih baik di berbagai aspek. Bermakna bahwa pembangunan daerah senantiasa dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan Kota Salatiga yang lebih baik dengan didukung oleh SDM yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu mengikuti tuntutan perkembangan kemajuan jaman.(lkm)

Mengoptimalkan Potensi Melalui Peningkatan Kualitas Data dan Informasi

2010-03-21T20:48:00.000-07:00

Guna memberikan sistem pelayanan informasi yang ideal

diperlukan adanya Jaringan komputer local (LAN);

Jaringan antar SKPD (WAN); Aplikasi perkantoran berbasis

client server dan web; Situs internet; Aplikasi portal;

Koneksi telepon khusus yang tersambung

dengan pelayanan info;

Kerjasama dengan komunitas perpustakaan, pendidikan;

serta adanya pengelolaan arsip yang professional.

Namun secara umum hal-hal tersebut di atas

belum terpenuhi semua.

Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan pengelolaan data dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.Dengan diberlakukannya UU No. 14 tahun 2008 mulai tanggal 1 Mei 2010 akan membuka ruang lebih luas bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik.

Hal ini mensyaratkan diterapkannya prinsip demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, keaktualan publik, akuntabilitas kinerja penyelenggara negara, dan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kebijakan publik.Undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan data dan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan demikian sejak dini harus dipersiapkan berbagai sarana dan prasarana agar implementasi UU KIP tersebut dapat dilakukan secara konsisten.

Demikian paparan Dinhubkominfo Provinsi Jawa Tengah yang disajikan dalam Rapat Sinkronisasi Data dan Informasi yang mengambil tema “Mengoptimalkan Potensi Jawa Tengah Melalui Peningkatan Kualitas Data dan Informasi” di Banaran Kabuaten Semarang baru-baru ini.Lebih jauh dijelaskan bahwa azaz UU KIP adalah setiap informasi publik haruslah dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan serta dengan cara yang sederhana. Hal ini mengisyaratkan akan adanya transformasi ke e-Government yang memiliki parameter Perubahan Budaya Kerja, Perubahan Bisnis Proses, SOP dan Kebijakan, Peraturan dan Perundangan. Sedangkan leadershipnya adalah adanya Penggunaan Internet, Penggunaan Infrastruktur TIK, Penggunaan Sistem Aplikasi, Standarisasi Metadata, Transaksi Elektronik serta Digitalisasi Data / Dokumen.

Adapun yang dimaksud dengan Informasi Publik disini adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara (Psl 1 ayat 2). Untuk Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan/atau APBD (Psl 1 ayat 3). Sedangkan yang dimaksud Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan juknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi (Psl 1 ayat 4).

Kewajiban Badan Publik (Psl 7)Menutut UU KIP, badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; membangun dan mengembangkan system informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik secara lebih baik dan efisien; serta mengumumkan informasi publik secara berkala, paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik yang ada. Yang dimaksud dengan informasi disini adalah hasil pengolahan data yg sudah mengandung nilai, dapat berupa keterangan, pernyataan, gagasan, pesan, yang disajikan dlm berbagai kemasan maupun format sesuai perkembangan teknologi. Sedangkan Sistem Informasi adalah sistem yang dibangun untuk mengolah data dan menyebarkan informasi. Sistem informasi disusun sesuai kebutuhan organisasi dan tingkatan manajemennya. Selain itu yang sangat pokok adalah data, yaitu sekumpulan karakter berupa huruf, angka, simbol, tanda baca atau notasi yg belum memiliki arti.

Permasalahan UmumSecara umum permasalahan yang timbul adalah adanya Peng-kode-an data yang tidak standar, hal ini akan menyulitkan dalam proses integrasi data; adanya sistem informasi yang dibangun secara parsial dan kurang memperhatikan interoperabilitas yang akan mempersulit integrasi system; adanya kuantitas dan kualitas SDM aparatur bidang TIK masih terbatas; beragamnya teknik komunikasi yang diterapkan di tiap-tiap SKPD sehingga akan membutuhkan biaya tinggi untuk inter koneksi; belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan perangkat yang terpasang; kurang optimalnya pemanfaatan website untuk dukung tupoksi instansi; serta adanya ego sektoral berakibat mekanisme pengiriman data tidak lancar.Dengan demikian sangatlah diperlukan adanya Political Will, yaitu perhatian, kemauan dan dukungan seluruh jajaran pimpinan; Sarana dan Prasarana guna dukungan perangkat keras, lunak dan komunikasi; Sumber Daya Manusia aparatur yang miliki kemampuan dalam pemanfaatan TIK serta adanya kelembagaan atau unit yang tangani digitalisasi data dan informasi di setiap instansi.

Selain itu diperlukan juga konsolidasi tim pengelola data dan infomasi guna menentukan blue print dan roadmap integrasi database, supervisi pelaksanaan program yang telah di tetapkan serta koordinasi antar instansi.Guna memberikan sistem pelayanan informasi ideal diperlukan adanya Jaringan komputer local (LAN); Jaringan antar SKPD (WAN); Aplikasi perkantoran berbasis client server dan web; Situs internet; Aplikasi portal; Koneksi telepon khusus tersambung dengan pelayanan info; Kerjasama dengan komunitas perpustakaan, pendidikan; serta adanya pengelolaan arsip yang professional.

Secara umum mekanisme penyimpanan data dan informasi belum mengacu standar kearsipan; sistem database belum terintegrasi; masih cenderung untuk memusnahkan atau mengabaikan informasi yang telah digunakan; rendahnya pemahaman tentang signifikasi data dan informasi yang ada di institusi; serta adanya pemahaman bahwa data atau informasi yang dianggap valid untuk diarsip adalah hanya laporan-laporan resmi saja.Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas data dan info merupakan komitmen bersama dalam perbaikannya; untuk layanan info secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel sangat diperlukan integrasi data; dalam hal digitalisasi data akan mempercepat terwujudnya dokumen elektronik; sedangkan keunggulan TIK dan penguasaan oleh SDM meng-akselerasi capaian target; dan yang tidak kalah pentingnya adalah e-Government guna meningkatkan aksesabilitas dan pelayanan umum.(Dinhubkominfo Prov Jateng_bdi)

2010-03-21T19:52:00.000-07:00

Semudah Baca Koran Sebelum Sarapan

Dewasa ini, informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Oleh karena itulah, status informasi telah meningkat menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

UU No. 14/2008
Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi suatu hal penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh layanan informasi dari badan publik dan untuk megevaluasi kebijakan publik sekaligus berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Keterbukaan informasi adalah suatu keniscayaan, karena informasi akan menjadi sebuah informasi manakala disampaikan secara lengkap. Oleh karena itu, informasi sangat membutuhkan keterbukaan dan keluasan akses mendapatkan data, agar menjadi sebuah informasi yang lengkap, dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik yang telah menjadi sebuah UU, merupakan amanat UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolah informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Amanat ini menjadi bagian dari proses perjalanan reformasi di Indonesia yang akan terus bergulir menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Amanat ini juga lebih mengarah kepada lembaga publik, meliputi kelompok supra struktur politik (eksekutif, yudikatif) atau infrastruktur politik (legislatif, parpol, ormas, maupun lembaga masyarakat lain yang dibiayai pemerintah).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah ditetapkan 30 April 2008 dengan pemberlakukan dua tahun kemudian. Jika menghitung hari, maka masih tersisa sekitar satu bulan lagi. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, siapkah lembaga pemerintah memasuki era keterbukaan informasi publik?

Aspek Kesiapan
Kesiapan Pemerintah Kota Salatiga dalam menerapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu sumber daya manusia, standar operasional prosedur layanan informasi, penguatan data base, serta sistem layanan informasi berbasis teknologi.
Pada prinsipnya, bentuk kesiapan SDM adalah kesiapan memberikan berbagai informasi kepada berbagai pihak. Sebagai abdi masyarakat, aparatur pemerintah harus mempunyai pemahaman untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak publik atas informasi juga menjadi agenda reformasi birokrasi. Agar pelayanan prima dalam memberikan informasi kepada publik bisa dikedepankan, masing-masing SKPD perlu menunjuk petugas Bakohumas yang akan melaksanakan fungsi-fungsi public relation di SKPD selaku badan publik. Petugas tersebut sekaligus akan mengolah informasi dan data yang akan diteruskan kepada publik.

Pelayanan informasi publik memang identik dengan pelayanan informasi kepada media massa melalui wartawan selaku insan pers. Tetapi tidak menutup kemungkinan permintaan informasi datang dari warga masyarakat lainnya. Informasi yang diperlukan pasti merupakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparatur pemerintah dengan media massa harus saling memercayai dan saling mengerti posisi masing-masing.

Untuk mewujudkan kondisi dimaksud nampaknya mendesak perlu pengaturan melalui produk hukum setingkat perwali tentang standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi kepada publik. Perwali ini perlu mengatur mekanisme dan tata cara baku tentang transformasi informasi dengan ruang lingkup walikota selaku kepala daerah, SKPD sebagai unsur staf dan pelaksana selaku badan publik kepada masyarakat, baik dengan sistem satu pintu ataupun banyak pintu. Dengan demikian, tidak ada lagi kejadian saling lempar siapa yang memberikan keterangan manakala diminta masyarakat. Selain itu, SOP tersebut juga dapat mengatur tentang kemungkinan sengketa. Walau tidak menjadi keharusan, komisi informasi kota yang bertujuan mengatasi terjadinya sengketa perlu direalisasikan.

Agar dapat diterapkan dengan baik, SOP tersebut perlu didukng dengan penguatan data base dan sistem layanan informasi berbasis IT. Ada dua program pengembangan data base yang sudah dirintis Pemerintah Kota Salatiga, yaitu sistem informasi manajemen daerah (Simda) yang dibangun pada tahun 2005. Program lainnya adalah perluasan jangkauan yang dibangun pada tahun 2007, yaitu wide area network (WAN).

Dalam hal sistem layanan informasi berbasis IT, Pemkot Salatiga sudah menyediakan sistem informasi majemen kepegawaian yang dikelola BKD, aplikasi keuang daerah (DPPKAD), sistem informasi administrasi kependudukan (Disdukcapil), bursa kerja online (Dinsosnakertrans), lelang online (ULP), situs investasi (KPM), dan musrenbang, profil daerah, serta Salatiga dalam angka (Bappeda). Diharapkan, sistem layanan informasi tersebut dapat dikelola lebih optimal sehingga bermanfaat bagi khalayak.

Terlebih, saat ini, Pemkot Salatiga sudah memiliki berbagai fasilitas penunjang, yaitu sambungan online di semua SKPD, lima titik free hotspot area, press room dan media center, serta bantuan dan hibah peralatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Pemerintah Kota Salatiga juga sedang menggodok Raperda tentang Partisipasi yang mengacu kepada UU Nomor 14/2008.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, semua informasi dapat diakses masyarakat dengan transparan, murah, cepat, tepat waktu, dan mudah. Semudah membaca koran setiap pagi sebelum sarapan. Artinya, masyarakat mendapatkan kemudahan informasi dari lembaga publik, karena memang keterbukaan informasi publik adalah hak rakyat.(vth)

Intisari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif , dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya.

3. Hak masyarakat

a. memperoleh informasi publik

b. melihat dan mengetahui informasi publik

c. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum

d. mendapat salinan informasi publik melalui permohonan

e. menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan

f. mengajukan permintaan informasi

g. mengajukan gugatan ke pengadilan bila mendapat hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi publik

4. Kewajiban masyarakat

a. menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. mencantumkan narasumber (pemberi informasi)

5. Hak badan publik adalah menolak memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang termasuk kategori dikecualikan.

6. Kewajiban badan publik

a. menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan.

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuih hak setiap orang atas informasi publik.

e. Memberikan pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, atau pertahanan dan keamanan.

7. Jenis Informasi

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

b. Informasi yang dapat diakses berdasarkan permintaan

c. Informasi yang dikecualikan

8. Informasi yang dikecualikan

a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat atau menggangu proses penegakan hukum.

b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan nasional

f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri

g. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemaun terakhir ataupun wasiat seseorang.

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

i. Memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.